LAMPUNG – Pj Gubernur Lampung Samsudin menaikan harga singkong sesuai dengan kesepakatan tahun 2021, sebesar Rp900 perkilogram dengan pemotongan 15 persen, dinilai bukan solusi oleh anggota DPRD setempat.
Lantaran, keputusan itu bukan meredakan kesedihan melainkan menambah banyak keluh kesah, kerugian hinga tangisan para petani yang tidak bisa dibendung.
“Saya baca pernyataan dari Pj Gubernur Lampung menyatakan kebijakan harga beli singkong dikembalikan ke kesepakatan yang dibuat Gubernur sebelumnya (Arinal Djunaidi) pada 2021. Saat itu kesepakatan minimal harga singkong Rp900. Ini bukan solusi, “Kata Anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati, Jum’at (13/12/2024).
“Saya petani yang dipilih masyarakat sebagai wakil mereka di DPRD Lampung, dengan kondisi anjloknya harga singkong seperti ini keluhan hingga tangisan para petani tidak bisa dibendung lagi,” tambahnya.
Dia mengatakan sebagai seorang pemimpin harus bisa menjawab dan memberi solusi terhadap suatu permasalahan di tengah masyarakat, apalagi menyangkut petani singkong yang saat ini mengalami kerugian akibat harga anjlok sebesar Rp800 perkilogram.
“Saya apresiasi pernyataan Pj Gubernur yang akan menaikan harga singkong di tahun 2025, tapi dengan keputusan yang baru pula bukan mengacu diaturan lama,”Kata dia.
Lanjut Budhi, segera dibuatkan kebijakan semacam peraturan gubernur (Pergub) yang sah dan terbaru agar petani singkong di Lampung tidak resah dan merugi kembali.
“Semacam kebijakan pergub supaya memberi solusi atas tangisan para petani singkong ini. Saya paham betul pendapatan para petani karena saya pelakunya (Petani singkong),” ujar dia.
Misalnya, tanam singkong seluas lahan 1 hektar, ketika panen mendapat sekitar 20 ton singkong, dari 20 ton singkong, dijual ke pengepul dipotong 4 ton itu sudah kebijakan pabrik, sisalah 16 ton, dari 16 ton ini dipotong lagi jasa angkutan Rp100-200 perak perkilogramnya.
Kemudian jasa kuli angkut Rp80 perak perkilogram, jadi penghasilan dari 1 hektar lahan Rp11,9 juta belum dipotong modal. Jadi kalau dihitung dari modal tanam, mula-mula petani singkong melakukan koloting bonggol jasanya Rp 900 ribu per-hektar.
Lalu, pembajakan tanah jasanya Rp1,2 juta, jasa tanam Rp900 ribu, kemudian jasa semprot rumput Rp780 ribu setelah itu pupuk dari awal tanam hingga panen sekitar Rp3,3 juta.
“Dihitung pendapatan bersih petani dari 1 hektar lahan jika dikali harga per-hari ini 970 perak hanya Rp4.960.000 rupiah dibagi 7 bulan semasa tanam hingga panen. Pendapatan petani hanya Rp700 ribu per-bulan, apakah cukup untuk kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak,”tuturnya.
Dia berharap, agar Ketua DPRD Lampung mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) secara besar yang melibatkan semua komisi dengan pembahasan khusus untuk mencari solusi mengenai keberlangsungan harga singkong yang anjlok akhir-akhir ini.
“Tidak bisa dibiarkan, maka saya minta ketua DPRD segera melakukan RDP besar gunamencari solusi ini dalam waktu dekat, harapan saya tidak menunggu hingga tahun depan. Saya akan perjuangkan ini terlebih Lampung merupakan salah satu wilayah penghasil singkong terbanyak se-Indonesia,”Tutupnya.(*)
