Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar semakin berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional menuju pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil (outcome).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, beserta tim evaluator dari Kementerian PANRB, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan evaluasi yang menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil.
“Dunia sudah berubah sangat cepat. Teknologi berkembang pesat, ekspektasi masyarakat meningkat, dan birokrasi dituntut semakin gesit serta efisien. Karena itu, transformasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama untuk menghadapi tantangan baru,” ujar Wakil Gubernur.
